Pemerintah Korea Utara mengatakan sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika sengaja dibuat untuk mengacak acak negera miskin tersebut.

Iran mengembangkan industri senjata domestik besar-besar dalam menghadapi sanksi internasional dan embargo yang telah melarangnya mengimpor banyak senjata.

Pemerintah Kongo menuntut Uni Eropa (UE) menarik utusannya atas sanksi baru terhadap 14 pejabat, termasuk seorang calon presiden.

Kedua negara tak menghasilkan kesepakatan apapun terkait denuklirisasi, maupun sanksi internasional.

Menyusutnya ekonomi Korut terjadi pasca dijatuhi sanksi internasional terkait proyek nuklir, serta kekeringan parah yang melanda negara tersebut.

Washington sudah membuat rezim sanksi internasional yang merupakan pelanggaran sistematis hak asasi manusia di tingkat internasional.

Menteri Luar Negeri, AS Mike Pompeo sebelumnya memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Washington akan mengembalikan sanksi internasional berdasarkan klausul snapback dari Resolusi 2231.

Kunjungan Grossi dilakukan setelah Washington minggu lalu mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Teheran yang dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia.

Pengumuman itu bertolak belakang dengan pendapat sebagian besar negara anggota PBB, termasuk sekutu AS di Eropa, yang telah menolak kedudukan hukum AS untuk menjatuhkan sanksi internasional.

Korea Utara mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar US $ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.